Ibu..........

Pada suatu hari hiduplah sebuah keluarga yang jauh dari kata sederhana dan cukup yang terdiri dari Ayah, Ibu, dan 2 orang anak. Mereka hidup jauh di bawah dari kata cukup, setiap hari harus mengais sampah untuk mencari makanan sisa. setelah hidup miskin terlalu lama, sang ayah memutuskan untuk pergi mencari sebuah perkerjaan yang layak yang dapat menghidupkan keluarganya, akhirnya tinggal sang ibu dan kedua anaknya tersebut.

            Mereka bertiga masih hidup dalam kesusahaan karna sang ayah yang pergi telah begitu lama tak kembali, akhirnya mereka masih menjalankan kehidupan yang seperti biasanya. Pada suatu sore Ibu dan kedua anaknya tersebut sedang mencari makan di sebuah tempat sampah di sebuah sekolah dasar. Ketika mereka sedng mencari makan, tiba tiba si bungsu menangis lalu sang ibu bertanya  “mengapa kamu menangis sayang?” lalu sang anak pun menjawab “aku ingin sekali merasakan bagaimana enaknya sekolah ibu” sambil menahan air matanya sang ibu pun memeluk kedua anaknya itu.

            Ketika mereka sedang dalam perjalanan pulang, sang ibu yang sedang merapihkan koran tempat yang biasa nya mereka gunakan untuk tidur itu ia menenmukan sebuah bacaan yang dapat menghasilkan banyak uang. Akhirnya pada malam itu mereka tidur seperti biasa tanpa selimut tanpa atap dan tanpa seorang ayah yang menjaga mereka bertiga.

            ketika pagi datang dan saat kakak beradik ini sudah bangun mereka merasakan persaaan aneh yang tidak biasa, sang ibu yang sedang melamun melihat jauh kedepan dengan tatapan yang kosong. Ketika sang kakak hendak mengajak mereka untuk mencari makan, tiba tiba sang ibu berkata “nak, ibu pergi sebentar yah mau mencari uang dan makan untuk kita, kamu jaga adik mu yah kamu harus jadi anak yang baik, jangan jahati atau tinggalkan adikmu sendirian, ibu pergi untuk kebaikan kita bertiga, ketika ibu kembali ibu janji akan membawa uang dan makanan untuk kita” lalu sang anak pun meng iyakan perkataan ibunya. setelah itu sang ibu pun pergi seperti yang di katakannya. seharian pergi dan tak ada kabar, tiba tiba ada orang asing yang datang mendekat, di lihat dari penampilannya orang tersebut adlah orang yang sangat bergelimang harta. Bingung dan takut kedua kakak beradi itu karna melihat kedatangan orang asing tersebut, mereka memikirkan ibu mereka yang berjanji akan kembali dengan membawa uang dan makanan, an berharap sang ibu tidak mengikari janjinya seperti sang ayah yang pergi meninggalkan mereka begitu saja.

            ketika orang asing itu mendekat, mereka menunduk ketakutan berpelukan erat sambil berdoa, semoga hal buruk tidak menimpa mereka, ketika mereka berdoa orang asing tersebut sudah berdiri di depan mereka lalu berkata “apakah benar ibu kalian bernama Rosmina?” mendengar nama sang ibu di sebut sang kakak yang tadinya menunduk langsung melihat secara tajam ke arah orang asing tersebut sambil menganggukan kepala, lalu orang asing tersebut mengajak kedua anak itu pergi dari tempat itu, dengan perasaan yang takut dan was was kedua anak itu mengikuti perintah orang asing tersebut.

            Ketika mereka mengikuti orang asing tersebut, kedua anak ini berdoa dan menyebutkan nama ibu mereka, berharap tidak akan terjadi hal buruk apapun terhadap mereka, ternyata mereka di ajak kesebuah mall, setelah itu  mereka di daftarkan di sebuah sekolah terbaik di kota itu , dan mereka di antarkan kerumah baru mereka, alangkah senangnya kedua anak itu, karna mengetahui betap baiknya orang asing tersebut, lalu di tengah mereka sedang melihat lihat rumah barunya dan sang adikpun sedang asik mencoba baju sekolah mereka, sang kakak pun bertanya. dimana ibu mereka, dengan tampang yang tadinya ceria dan bersahaja setelah mendengar pertanyaan tersebut orang asing tersebut tidak menjawab, melainkan hanya mengantarkan kedua anak itu kesebuah tempat, yang sudah di tunggu – tunggu ibu mereka, dalam perjalanan anak itu terlihat sangat kebingungan karna tempat yang mereka tuju tidak terlihat seperti tempat yang baik dan bagus, melainkan sebuah tempat peristirahatan terakhir. gundukan tanah yang masih merah dan basa yang sangat banyak di tempat tersebut.

            Akhirnya setelah mereka sampai pada suatu gunduka tanah yang masih sangat baru dan basah, di sana ada papan yang tertulis nama ibu mereka dan tanggal yang tertera pada hari yang sama. Alangkah kaget marah takut nya mereka, kedua anak tersebut pun mangis sambil menjerit – jerit memanggil nama sang ibu, lalu di tengah trangisan mereka, sang kakak pun akhirnya mempunyai tenaga untuk bertanya kepada orang asing tersebut. “Kenapa ini bisa terjadi?! kamu apakan ibu kami?! apa yang terjadi dengan ibu kami?! kami ingin ibu kembali!!!” lalu dengan sabar orang asing yang lelaki sepruh baya itu menjawab “ibu kalian merelakan jantungnya untuk ibu saya yang sedang terbaring kritis di rumah sakit, denga ganti saya menjamin kehidupan kalian, ia meminta kalau kalian harus di sekolahkan, karna kalian sangat ingin sekolah, ibu kalian juga meminta saya untuk tidak menceritakan hal ini  ketika pertama kali bertemu kalian.” lalu sang anak menangis kembali , lalu orang tersebut melanjutkan perkatannya “ ibu kalian menitip pesan, biar pun ia sudah tidak ada ia akan tetap menjaga dan mengawasi kalian, ia menitip pesan kalau kalian harus saling menjaga, jangan sling menjahati, dan jangan pernah meninggalkn satu sama lain, saya tahu apa yang saya perbuat mungkin tidak pernah cukup untuk kalian, namun saya akan tetap berusaha untuk memebuhi janji saya kepada ibu kalian, ibu kalian menukar hidupnya untuk hidup kalian agar lebih baik, maka dari itu saya akan berusaha untuk mewujdkan impian ibu kalian, sebagai wujud dari terimakasih saya karna telah memeberikan jantungnya untuk ibu saya.

            bukti wujud kasih sayang seorang ibu memang sangat besar dan tanpa batas. ia rela mengorbankan hidunya untuk kehidupan sang anak agar dapat kehidupan yang layak. Cinta dan pengorbanan seorang ibu adalah wujud sebuah cinta sejati yang tak bisa dinilai dan tergantikan. Cinta sang ibu telah membawa kebahagiaan bagi sang anak. Inilah makna sesungguhnya dari sebuah cinta yang murni. Karena itu, sebagai seorang anak, jangan pernah melupakan jasa seorang ibu. Sebab, apa pun yang telah kita lakukan, pastilah tak akan sebanding dengan cinta dan ketulusannya membesarkan, mendidik, dan merawat kita hingga menjadi seperti sekarang. Jadikan ibu kita sebagai suri teladan untuk terus berbagi kebaikan. Jadikan beliau sebagai panutan yang harus selalu diberikan penghormatan, sebab, dengan memperhatikan dan memberikan kasih sayang kembali kepada para ibu, kita akan menemukan cinta penuh ketulusan dan keikhlasan, yang akan membimbing kita menemukan kebahagiaan sejati dalam kehidupan.

Penerapan Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum di Tengah Krisis Demokrasi

REVIEW3

Penerapan Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum di tengah Krisis Demokrasi

OLEH:

Yanto Sufriadi

Fakultas Hukum Universitas Hazairin

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 1 Bengkulu

yanto_sufriadi@yahoo.co.id

 

Penerapan Konsep Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum

Dalam tradisi pemikiran legal-positivism, yang banyak dianut dalam negara demokrasi sekarang ini, hukum dikonsepsikan sebagai produk legislasi. Hukum adalah peraturan perundang-undangan yang dihasilkan melalui proses legislasi nasional. Hukum berlaku, semata-mata karena telah ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, tanpa melihat apakah isinya adil atau tidak adil. Dalam sistem ini, pelaku hukum (birokrasi dan hakim), sesuai dengan doktrin dalam analytical jurisprudence, hanya bertugas sebagai corong undang-undang. Dalam tradisi pemikiran legal-positivism, yang banyak dianut dalam negara demokrasi sekarang ini, hukum dikonsepsikan sebagai produk legislasi. Hukum adalah peraturan perundang-undangan yang dihasilkan melalui proses legislasi nasional. Hukum berlaku, semata-mata karena telah ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, tanpa melihat apakah isinya adil atau tidak adil. Dalam sistem ini, pelaku hukum (birokrasi dan hakim), sesuai dengan doktrin dalam analytical jurisprudence, hanya bertugas sebagai corong undang-undang.

Penggunaan pemikiran legal-positivism, dalam situasi hukum perundangundangan yang elitis, akan menyebabkan kesenjangan (ketidakadilan) ekonomi dan kemiskinan (ketidaksejahteraan) rakyat akan semakin meluas, sebab kemacetan demokrasi yang terjadi dibawah tekanan neoliberalisme, akan menyebabkan hukum yang dihasilkan dari proses legislasi akan cenderung berpihak pada kepentingan elit dan mengabaikan keadilan dan kesejahteraan rakyat banyak. Karena itu, untuk pemulihannya diperlukan upaya-upaya yang inovatif guna menemukan konsep hukum yang lebih berpihak kepada keadilan dan ksejahteraan rakyat.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi pada kesejahteraan manusia. Inilah hukum progresif, yang menganut ideologi hukum yang pro-keadilan dan hukum yang pro-rakyat. Hukum progresif ini, ditawarkan untuk mengatasi krisis di era global sekarang ini. Dedikasi para pelaku hukum mendapat tempat yang utama untuk melakukan pemulihan. Para pelaku hukum, harus memiliki empati dan kepedulian pada penderitaan yang dialami rakyat dan bangsa ini. Kepentingan rakyat (kesejahteraan dan kebahagian), harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum.

Proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tapi pada kreativitas pelaku hukum dalam mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum, dapat melakukan perubahan yang kreatif terhadap peraturan yang ada tanpa harus menunggu perubahan peraturan (changing the law). Peraturan yang buruk, tidak harus menjadi penghadang bagi para pelaku hukum untuk menghadirkan keadilan bagi rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru terhadap suatu peraturan.

Interessenjurisprudenz, tegas-tegas menolak pertimbangan yuridis yang legalistik, yang dilakukan secara pasang-jarak dan in abstracto. Ia tidak memulai pemeriksaan dari bangunan peraturan secara hitam-putih, melainkan dari konteks dan kasus khusus di luar narasi tekstual aturan itu sendiri. Sebabnya adalah karena keadilan tidak bisa secara langsung ditemukan melalui proses logis-formal. Keadilan justeru diperoleh melalui intuisi. Karena itu, argumen logis-formal “dicari” sesudah keadilan ditentukan untuk membingkai secara yuridis-formal keputusan yang diyakini adil tersebut.

Dalam konsep hukum yang proresif, hukum tidak mengabdi pada dirinya sendiri, melainkan untuk tujuan yang berada di luar dirinya. Ini berbeda dengan tradisi analytical jurisprudence yang cenderung menepis dunia luar dirinya; seperti manusia, masyarakat dan kesejahteraannya.18 Dengan demkian, hukum harus bersifat responsif. Regulasi hukum akan selalu dikaitkan dengan tujuan-tujuan sosial yang melampaui narasi tekstual aturan.

Hukum progresif, memiliki logika yang mirip dengan Legal Realism, melihat dan menilai hukum dari tujuan-tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibatakibat yang timbul dari bekerjanya hukum itu, yang karenanya dari sudut pandang etis, dapat disebut etika teleologis. Cara berpikir teleologis ini, bukan tidak memperhatikan hukum. Aturan penting, tetapi itu bukan ukuran terakhir yang lebih diutamakan adalah tujuan dan akibat. Sebab itu, pertanyaan sentral dalam etika teleologis, adalah apakah suatu tindakan itu bertolak dari tujuan yang baik, dan

apakah tindakan yang tujuannya baik itu, juga berakibat baik.

            Dalam pandangan hukum progresif, pelaku hukum harus memiliki kepekaan pada persoalan-persoalan krusial dalam hubungan–hubungan manusia, termasuk keterbelengguan manusia dalam struktur-struktur yang menindas; baik politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Dalam konteks ini, hukum progresif harus tampil sebagai institusi yang emansipatoris (membebaskan).

            Hukum progresif yang menghendaki pembebasan dari tradisi keterbelengguan, memiliki kemiripan dengan pemikiran Roscoe Pound tentang hukum sebagai alat rekayasa sosial (social engineering). Usaha social engineering, dianggap sebagai kewajiban untuk menemukan cara-cara yang paling baik bagi memajukan atau mengarahkan masyarakat.19 Bukti monumental tentang penggunaan hukum sebagai alat perubahan sosial, terjadi di Amerika Serikat pada 1954. Keputusan Mahkamah Agung Amerika untuk mengubah perilaku orang kulit putih Amerika, yang sebelumnya menaruh sikap prasangka pada orang-orang negro. Untuk menghilangkan sikap tersebut, Mahkamah Agung melalui putusannya, bahwa pemisahan ras di sekolah-sekolah negeri, bertentangan dengan konstitusi Amerika. Edwin M. Schur, melihat putusan tersebut sebagai upaya pengangkatan suatu moralitas ke dalam bentuk perundang-undangan Amerika.

            Hukum progresif lebih mengutamakan tujuan dan konteks dari pada teks aturan,maka diskresi mempunyai tempat yang penting dalam penyelenggaraan hukum. Thomas Aaron merumuskan diskresi sebagai : ...power authority conferred by law to action on the basic of judgement or conscience, and it use is more on idea of moral than law”. Dalam konteks diskresi, para penyelenggara hukum dituntut untuk memilih dengan bijaksana bagaimana ia harus bertindak. Otoritas yang ada pada mereka berdasarkan aturan-aturan resmi, dipakai sebagai dasar untuk menempuh cara yang bijaksana dalam menghampiri kenyataan tugasnya berdasarkan pendekatan moral dari pada ketentuan-ketentuan formal. Weston menyatakan “decicion making has been termed the selection of the best, the most practical or satisfactory course of action.”

            Dalam penyelenggaraan hukum diskresi merupakan faktor wewenang hukum

yang dijalankan secara bertanggungjawab dengan mengutamakan pertimbangan moral dari pada peraturan abstrak. Diskresi yang dilakukan seorang penyelenggara hukum, semata-mata atas dasar pertimbangan tentang kegunaan dan kefungsian tindakan itu dalam mencapai tujuan yang lebih besar demi menjaga kewibawaan hukum itu sendiri. Dalam kata-kata Louis A Redelet, ditegaskan bahwa “Law is not an end in itself. Propersly understood, it is a means ti higher end human affair, much as good order, justice.”

            Diskresi dilakukan karena dirasakan sarana hukum kurang efektif dan terbatas sifatnya dalam mencapai tujuan hukum dan sosial. Menurut Doorn, tujuan-tujuan yang dirumuskan dalam ketentuan hukum, seringkali begitu kabur, sehingga memberi kesempatan kepada pelaksananya untuk menambahkan/menafsirkan sendiri dalam konteks situasi yang ia hadapi.25 Tujuan-tujuan seperti keadilan, kepastian, keserasian, misalnya, adalah terlalu umum sehingga para pelaksana berpeluang mengembangkan penafsiran mengenai sekalian tujuan itu.26 Kehadiran pelaku hukum yang arif, visioner, dan kreatif, mutlak diperlukan untuk memandu pemaknaan yang kreatif terhadap aturan-aturan yang demikian itu.

            Penerapan hukum progresif, yang pada dasarnya terarah kepada para pelaku hukum ini, diharapkan akan dapat mengarahkan hukum yang dihasilkan oleh proses legislasi, yang cenderung elitis, untuk mengarah pada kepentingan keadilan dan kesejahteraan rakyat banyak.

            Pintu masuk bagi penerapan hukum progresif dalam praktik pengadilan di Indoensia, secara formal telah diberikan oleh UU Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dalam rangka itu, hakim diwajibkan untuk menggali nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.27 Ini berarti bahwa hakim tidak sekedar bertugas menerapkan peraturan apa adanya, tetapi bagaimana penerapan itu dapat mewujudkan keadilan. Di sini kreativitas hakim menjadi sangat menentukan.

            Hasil penelitian terhadap sengketa dalam pelaksanaan kontrak,menunjukkan bahwa pengadilan di Indonesia pada awalnya sangat mengedepankan asas facta- sunt servanda dari pada asas iktikad baik. Mengedepankan asas facta sunt servanda, berarti mengedepankan isi perjanjian sesuai dengan apa yang secara formal sudah disepakati oleh para pihak secara sah, dan itulah yang oleh pengadilan diberlakukan sebagai undang-undang bagi para pihak. Ini merupakan gambaran dari cara berpikir yang legal-positivism, yang hanya memaknai aturan (dalam hal ini perjanjian) secara formaltektual, yang mengabaikan keadilan. Dalam penelitian ini juga ditunjukkan bahwa belakangan, sikap pengadilan Indonesia ternyata bergeser ke arah yang lebih mengedepankan iktikad baik. Mengedepankan iktikad baik, berarti pengadilan tidak lagi terbelenggu untuk mengikuti teks perjanjian, melainkan lebih melihat pada nilainilai kepatutan dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ini merupakan gambaran bahwa dalam memutus sengketa pelaksanaan kontrak, pengadilan Indonesia, telah bergeser menjadi progresif.

            Dalam penelitian lain, terkait dengan pemaknaan tindakan melawan hukum dalam Tindak Pidana Korupsi, masih banyak hakim yang terkungkung dengan cara berpikir yang legal-positivism. Tindakan melawan hukum hanya dimaknai terbatas pada rumusan teks yang sudah ada dalam peraturan perundang-undangan, tanpa memperdulikan nilai-nilai kepatutan dan keadilan. Akibatnya, sekalipun tindakan terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, tidak sedikit terdakwa yang diputus bebas oleh Pengadilan, karena dianggap tidak berbukti telah melakukan perbuatan yang melawan perundang-undangan.

            Dalam penelitian ini juga ditunjukkan adanya hakim yang berpikir progresif, yang memaknai tindakan melawan hukum sebagai tindakan yang melanggar kepatutan. Nilai kepatutan tersebut tidak terdapat di dalam teks, tetapi digali dalam masyarakat, sehingga dalam putusannya, terdakwa tidak bisa lepas dari hukuman pidana.Sekalipun sudah terdapat hakim yang berpikir progresif, tetapi penelitian ini menyimpulkan bahwa cara berpikir legal-positivism masih menjadi mainstream di kalangan hakim di Pengadilan.

           

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan di atas, tradisi berpikir hakim di Pengadilan, sudah mulai diwarnai oleh cara berpikir yang progresif. Tradisi berpikir yang progresif ini perlu terus didorong, agar benar-benar menjadi budaya hukum dikalangan hakim. Apabila para hakim, sudah tidak lagi terbelenggu dengan tradisi berpikir legal-positivism, maka tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, akan menjadi lebih memungkinkan, sekalipun hukum perundang-undangan yang dihasilkan dalam proses legislasi cenderung elitis.

Penutup

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam bagian pembahasan di atas, dapat disimpulkan : Pertama, globalisasi telah mengakibatkan terjadinya kesenjangan (ketidakadilan) ekonomi dan meluasnya kemiskinan. Kemiskinan akan berdampak buruk terhadap demokrasi. Demokrasi yang buruk, cenderung menghasilkan produk hukum yang elitis, mengabaikan keadilan dan kesejahteraan rakyat banyak.

Kedua, dalam situasi produk legislasi yang elitis, maka penerapan hukum yang didasarkan pada tradisi legal-positivism, akan semakin memperluas ketidakadilan dan kemiskinan. Karena, itu, di tengah situasi produk legislasi yang elitis, penerapan hukum secara progresif, merupakan cara alternatif yang lebih memungkinkan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Kehadiran para pelaku hukum yang visioner, peka terhadap nilai-nilai moral dan keadilan, jujur, serta amanah akan dapat menghasilkan putusan-putusan hukum yang lebih berpihak kepada keadilan dan kesejahteraan rakyat banyak, sekalipun produk hukum yang dihasilkan oleh proses demokrasi cenderung elitis. Ketiga, praktik pengadilan di Indonesia, menunjukkan mulai berkembangnya cara-cara penerapan hukum yang progresif, namun tradisi legal-positivism masih menjadi mainstream para hakim.

 Daftar Pustaka

• -       Aaron, Thomas, The Control of Police Discretion, Springfield Charles D. Thomas, 1960.
  -       Casel, Manuel, The Rise of The Fourth World, dalam David Held and Anthony McGrew (Eds), The Global Transformations Reader : An Instroduction to Globalization Debate,Cambridge Polity Press, 2000
  -       Djiwandono, Sudradjat, 2000, Membangun Kembali Ekonomi Indonesia Dengan Paradidma Baru, (Cambridge, 27 Juni 2000) dalam http//www.pacific.net.id/pakar/s/000627.html,
  -       Deliarnov, Ekonomi Politik, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2006.
  -       Fal, M., Penjaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian), Pradnya Paramita,Jakarta, 1991.
  -       Held, David, at al., Global Transformastion, Politics, Economic and Culture, Standford University Press, 1999.
  -        Hirts, Paul dan Thompson, Graham, Globalisasi adalah Mitos, Yayasan Obor, Jakarta,2001.
  -       Khairandy, Ridwan, Makna, Tolok Ukur, Pemaknaan dan Sikap Pengadilan di Indonesia Terhadap Iktikad Baik Dalam Pelaksanaan Kontrak, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum UII, Edisi Khusus, 16 Oktober 2009.
  -       M. Haque, Shamsul, Governance and Bureaucracy in Singapore, Contemporary Reformand Implications, Internastional Political Science Review, Vol. 25 No. 2 Tahun 2004.
  -       Noer Effendy, Tadjudin, Globalisasi dan Kemiskinan di Indonesia Peluang dan Hambatan Upaya Penanggulangan Kemiskinan, makalah pada Forum INFD Pertama, 2001.
  -       Ohmae, Kenich, Hancurnya Negara Bangsa, Bangkitya Negara Kawasan dan Geliat Ekonomi Regional di Dunia Tak Terbatas, Qalam, Yogyakarta, 2002.
  -       Rahardjo, Satjipto, Hukum dan Perubahan Sosial : suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia, Alumni, Bandung, 1983.
  ______, Makalah, Konsep dan Karakter Hukum Progresif, Fakultas Hukum Undip
  bekerja sama dengan Program Doktor Ilmu Hukum Undip, Semarang, Desember 2007.
  -       Robinson, Wiliam I., Neoliberalisme : Elit Global dan Transisi Guatemala : sebuah Analisis Kritis Makrostruktural, dalam Wiliam I . Robinson, (Ed) Hantu Neoliberalisme, C-Books, Jakarta, 2003
  -       Scholte, Jan Aart, Globalization : A Critical Introduction, New York; St. Martin Press,2000.
  -       Syamsudin, M., Kecenderungan Paradigma Berpikir Hakim Dalam Memutus Perkara Korupsi, Jurnal Media Hukum Fakultas Hukum UMY, Vol. 15 No.2 Desember 2008.
  -       Weston, Paul M., Suvervision in the Administration of Justice Police Corrections Cours,Springfield : Charles D. Thomas, 1965.
  -       Winarno, Budi, Globalisasi dan Krisis Demokrasi, MedPress, Yogyakarta, 2007.

Penerapan Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum di Tengah Krisis Demokrasi

REVIEW 2

Penerapan Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum di tengah Krisis Demokrasi

OLEH:

Yanto Sufriadi

Fakultas Hukum Universitas Hazairin

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 1 Bengkulu

yanto_sufriadi@yahoo.co.id

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dampak Globalisasi terhadap Keadilan, Kesejahteraan dan Demokrasi

Globalisasi ekonomi yang terjadi sekarang ini, sesungguhnya digerakkan oleh

neoliberalisme, yakni suatu “isme” dengan misi khusus, yaitu mengurangi campur tangan negara dalam ekonomi untuk diganti dengan pasar. Artinya pasar ingin dijadikan satu-satunya cara atau sistem untuk mengatur perekonomian dan sekaligus satu-satunya tolok ukur untuk menilai keberhasilan semua kebijakan pemerintah. Sebagai implikasinya, masyarakat dan negara hanyalah instrumen yang diperlukan untuk menjamin terjadinya akumulasi kekayaan oleh anggota-anggota partikelir dalam masyarakat. Peran negara harus surut, digantikan oleh individu-individu swasta.

            Faham neoliberalisme ini, dalam pekembangannya telah memberikan pengaruh besar terhadap banyak negara di dunia, tidak terkecuali negara-negara yang selama ini menganut negara kesejahteraan (welfare staats). Di negara-negara berkembang, agenda neoliberalisme mudah masuk karena pengaruh lembaga-lembaga keuangan internasional seperti International Monetery Found (IMF). Internastional Bank for Reconstruction and Development (IBRD), dan World Trade Organization (WTO).

IMF bertugas sebagai pengatur sistem keuangan dan sistem nilai tukar internasional. Selain itu juga dirancang untuk menolong negara-negara yang mengalami kesulitan dalam neraca pembayaran, dengan memberikan bantuan hutang luar negeri. Fungsi lainnya adalah menstabilkan ekonomi global. (IBRD) yang

kemudian lebih dikenal dengan World Bank (Bank Dunia), umumnya menyediakan paket hutang untuk proyek-proyek dan program-program pembangunan infrastruktur, pendidikan, pemberantasan kemiskinan, menjaga lingkungan dan sejenisnya.

Misi utama WTO adalah menghilangkan sekat-sekat perdagangan, dengan mengeluarkan peraturan-peraturan yang harus ditaati semua negara anggota yang ikut menandatangani perjanjian. Harapan yang ingin dicapai ialah mengatur jalannya perdagangan bebas dunia, baik perdagangan barang, jasa-jasa dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan investasi yang terkait dengan perdagangan.

Dalam kiprahnya menyokong neoliberalisme, IMF dan Bank Dunia, banyak melakukan ‘penekanan’ terhadap negara-negara yang ‘ditolong’-nya, untuk melakukan kebijakan liberalisasi, deregulasi dan privatiasi, yang merupakan agenda politik neoliberal untuk membuka pasar nasional, dengan menyurutkan peran negara-negara yang ‘ditolong’-nya dalam perekonomian. Misi IMF dan Bank Dunia ini memperlihatkan hasil yang luar biasa, yang ditandai oleh terbukanya pasar nasional di hampir seluruh negara di dunia.

Sementara WTO, menopang neoliberalisme dengan mewadahi negara-negara untuk  membentukkesepakatankesepakatan dalam perdagangan internasional di antara negara-negara anggota, yang pada akhirnya ditujukan untuk menghapus segala  bentuk hambatan dalam perdagangan internasional; baik hambatan tarif maupun hambatan non tarif.

Ketika sekat-sekat perdagangan antar negara sudah terbuka, berkat kebijakan deregulasi yang dilakukan oleh negara-negara anggota, perdagangan menjadi mendunia. Arus modal, barang dan jasa, menjadi bebas keluar masuk suatu negara tanpa hambatan. Inilah yang disebut globaliasi ekonomi sekarang ini, yang secara filosofis mengacu pada faham individual, liberal, kapitalis, dan yang mengedapankan nilai-nilai kebebasan dan keadilan individual.

Deregulasi yang dilakukan negara-negara berkembang untuk menyurutkan peran pemerintah ini, umumnya dilakukan oleh negara-negara berkembang yang memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap dana pinjaman dari IMF dan Bank Dunia baik untuk menutup defisit neraca pembayaran, maupun untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Surutnya campur tangan pemerintah ini, telah mengakibatkan banyak industri di negara-negara berkembang yang mengalami kebangkrutan, karena kalah dalam persaingan pasar bebas. Keadaan ini menyebabkan banyak pemutusan hubungan kerja (PHK) dan meningkatnya angka pengangguran. Akibat selanjutnya, selain menurunnya pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatnya angka kemiskinan.

Sebuah laporan kritis menyimpulkan bahwa negara-negara yang menerapkan program penyesuaian struktural dengan sangat ketat, mengalami kinerja ekonomi yang sangat mengerikan; dengan peningkatan tahunan minus 0,53%. Di sisi lain, negara-negara yang menerapkan program penyesuaian struktural yang lebih longgar mengalami pertumbuhan sebesar 2% (dua persen), tetapi yang mengejutkan ialah negara-negara yang tidak menjalankan program-program penyesuaian struktural justeru mengalami pertumbuhan sebesar 3,5% per tahun.6 ILO memperkirakan bahwa presentase penduduk dunia yang berada di bawah garis kemiskinan meningkat dari 53,5% di tahun 1985, menjadi 54% di tahun 1990 di sub-Sahara Afrika, dari 23% menjadi 27,8% di Amerika Latin, dan menurun dari 61,1% menjadi 59% di Asia Selatan, dan dari 15,7% menjadi 14,7% di Asia Tenggara dan Asia Timur.

Dalam laporan UNDP tahun 2001, proporsi kemiskinan dunia meningkat dengan tajam. Antara tahun 1996 dan 1999, proporsi orang hidup di bawah garis kemiskinan bertambah dari 18 persen menjadi 24 persen dari jumlah penduduk dunia. Kondisi kemiskinan menjadi semakin parah karena pendapatan kaum miskin secara keseluruhan menurun jauh di bawah garis kemiskinan. Di Indonesia, secara keseluruhan total jumlah penduduk miskin pada tahun 2000 mencapai 46,7 juta orang; naik dua kali lipat dari tahun 1995, yakni sebesar 27 juta orang.

Krisis ekonomi 1997 juga telah mendorong terjadinya pemutusan hubungan

kerja besar-besaran di Indonesia. Sebelum krisis berlangsung, ketika pertumbuhan ekonomi masih berkisar angka 7%, angka pengangguran terbuka mencapai 7%, sedangkan angka pengangguran terbuka terdidik mencapai angka 18,6%. Setelah terjadinya krisis, angka tersebut meningkat menjadi sekitar 17,1% atau sekitar 15,4 juta orang.

            Antara tahun 1997 dan 1998 inflansi di Indonesia meningkat dari 6% menjadi

78%, sementara upah riil turun menjadi hanya sekitar sepertiga dari nilai sebelumnya. Daya beli masyarakat menurun karena ketidaksesuaian antara pendapatan dan pengeluaran, akibatnya semakin tinggi harga barang-barang kebutuhan pokok, maka semakin besar pula jumlah penduduk yang menjadi miskin.

           

Pada tingkat global, Hirts dan Thompson10 menunjukkan bahwa sebagian besar arus investasi hanya mengalir di tiga wilayah (triad) pokok, yakni Jepang, Amerika Utara, dan Uni Eropa. Belakangan arus investasi tersebut menyebar ke negara-negara Asia Timur. Cina menjadi salah satu penerima investasi terbesar dunia saat ini. Data UNCTAD Programme on Transnational Corporations menyebutkan bahwa pada tahun 1990, arus investasi dari Uni Eropa ke Amerika Utara sebesar 7% dari aliran investasi dunia, sedangkan aliran investasi dari Amerika Utara ke Uni Eropa sebesar 8,4%. Aliran investasi dari Jepang dan Uni Eropa dan begitu sebaliknya menempati ranking tertinggi. Aliran investasi Jepang ke negara-negara Uni Eropa menunjukkan angka 45,5%, sedangkan aliran investasi Uni Eropa ke Jepang sebesar 46,8%. Selanjutnya, aliran investasi dari Jepang ke Amerika Utara sebesar 7,3%, dan dari Amerika Utara ke Jepang sebesar 23,0%.

Data di bidang perdagangan dunia, juga menunjukkan kecenderungan yang

kurang lebih sama. Negara-negara maju yang tergabung dalam Triad masih memegang peran penting perdagangan dunia di tambah Cina dan negara-negara industri baru di kawasan Asia Timur, seperti Korea Selatan, Taiwan dan Singapura. Tujuan ekspor dunia antara tahun 1965-1995, yang dihitung berdasarkan total ekspor saat itu, yang berlangsung antar negara maju rata-rata mencapai 52,3%, antara negara maju dan berkembang 35,7% dan antar negara berkembang sebesar 8%.

            Data yang dikemukakan di atas, merupakan petunjuk bahwa globalisasi telah memunculkan ketidak-adilan dan memperluas kemiskainan. Globalisasi hanya semakin memajukan negara-negara maju, sedangkan negara-negara berkembang justeru menjadi semakin miskin. Kemiskinan tersebut akan berdampak buruk terhadap demokrasi.

            Pengaruh yang ditimbulkan akibat memburuknya kemiskinan, terhadap demokrasi dapat dilihat dalam dua sisi.13 Pertama, meskipun pertumbuhan ekonomi tidak mempunyai kaitan langsung dengan sistem politik demokrasi, tetapi meningkatnya kesejahteraan dan semakin tingginya tingkat pendidikan sebagai akibat pembangunan ekonomi telah menjadi faktor penting dalam mendorong demokratisasi sistem politik suatu negara.14 Perlu biaya-biaya ekstra untuk menciptakan suatu kondisi yang menguntungkan bagi demokrasi; seperti akses informasi yang murah dan ketersediaan pendidikan yang berkualitas tetapi terjangkau. Ini tidak berarti bahwa dalam suatu masyarakat dengan tingkat kesejahteraan minimal tidak dapat tumbuh demokrasi, tetapi dalam kondisi kearah demokrasi akan jauh lebih baik dalam suatu masyarakat dimana tingkat kesejahteraan di atas rata-rata, kemudahan dalam akses pelayanan kesehatan, dan pendidikan.

            Kedua, kerentanan masyarakat dalam hal kesejahteraan terutama menyangkut pemenuhan hak-hak dasar mereka yang menyangkut sandang, pangan, dan papan, akan cenderung memberi ruang bagi munculnya instabilitas yang mengundang negara melakukan tindakan-tindakan represif. Ini akan menciptakan suatu bentuk otoritarianisme baru yang akan membuat impian ke arah demokrasi menjadi semakin jauh. Dengan demikian, gerakan ke arah demokratisasi tidak lagi terbatas pada institusi-institusi politik demokratis dan penyadaran akan hak-hak politik warga negara, tetapi juga melibatkan program pengentasan kemiskinan yang lebih luas dengan cara menciptakan sistem-sistem pengaturan ekonomi yang lebih bisa menciptakan kemakmuran dan keadilan bagi sebagian besar masyarakat sesuai dengan prinsip demokrasi, dimana yang mayoritas yang akan mengelola.

            George Soros dalam The Crisis of Global Capitalism (1998), menjelaskan bahwa ada suatu anggapan yang keliru bahwa demokrasi dan kapitalisme berjalan seiringan. Dalam realitas, hubungan antara demokrasi dengan kapitalisme tersebut sangat kompleks. Menurutnya, kapitalisme membutuhkan demokrasi sebagai kekuatan pengimbang, karena sistem kapitalisme tidak memiliki kecenderungan untuk mencapai keseimbangan. Para pemilik modal selalu berusaha memaksimumkan keuntungan mereka, dan apabila hal itu dibiarkan lepas tanpa kendali, tentulah mereka akan berupaya untuk mengakumulasikan modal sampai pada suatu tingkat ketidak seimbangan. Pandangan ini, mengisyaratkan bahwa demokrasi seharusnya berfungsi untuk mengendalikan sistem kapitalisme. Artinya negara dan hukum harus memainkan peran sebagai pengendali dalam perekonomian global.

            Persoalannya adalah demokrasi di banyak negara sudah tidak lagi dapat berperan dalam mengendalikan sistem kapitalisme. Banyak produk legislasi dan kebijakan pemerintah yang lebih memihak pada kepentingan pemilik modal. Karena itu hukum positif yang ada sulit untuk dapat melakukan pengendalian kiprah kapitalisme global. Situasi yang demikian tentu akan mengakibatkan semakin memburuknya keadilan dan tingkat kesejahteraan rakyat banyak.

            Penjelasan ini sekaligus menunjukkan bahwa neoliberalisme yang berada dibalik globalisasi ekonomi, berdampak menimbulkan krisis demokrasi di negara-negara berkembang dan pada gilirannya juga berdampak pada munculnya krisis di bidang hukum. Hukum hanya akan menjadi alat untuk memenuhi kepentingan kaum elit. Dalam situasi hukum yang elitis, penerapan hukum menurut tradisi berpikir legalpositivism, akan mengakibatkan hukum hanya mengabdi kepada kepentingan elit. Karena itu, apabila hukum ingin diabdikan pada keadilan dan kesejahteraan rakyat banyak, hal itu hanya mungkin diwujudkan, apabila penerapannya dilakukan dengan cara-cara yang progresif.