REVIEW JURNAL EKONOMI KOPERASI 4 (bag. 3)

REVIEW 9

DAMPAK KEBIJAKAN TATANIAGA PUPUK TERHADAP PERAN

 KOPERASI UNIT DESA SEBAGAI DISTRIBUTOR PUPUK

OLEH : NYAK ILHAM *)

Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian,

Badan Penelitian dan Perkembangan Pertanian, Bogor

DAMPAK KEBIJAKAN TERHADAP KOPERASI UNIT DESA

Dampak terhadap Harga di Koperasi Unit Desa

Sebelum kebijakan harga dan tataniaga pupuk ditetapkan, PT. Pusri beserta holding

company menetapkan harga pupuk sama untuk setiap daerah. Hal ini dapat dilakukan karena

pengadaan dan distribusi berada di bawah kontrol PT. Pusri. Dengan demikian semua biaya

untuk mencukupi kebutuhnan tiap-tiap daerah dapat diidentifikasi dan diperhitungkan. Atas

dasar perhitungan tersebut ditetapkan harga yang seragam secara nasional.

Setelah kebijakan tersebut ditetapkan, dengan sistem pasar bebas dan pelaku pasar

yang terlibat cenderung bertambah, maka berlaku hukum penawaran dan permintaan dalam

pembentukan harga. Fakta yang terjadi menunjukkan harga pupuk cenderung bersaing dan

berada di bawah harga pupuk plafond KUT yang ditetapkan pemerintah. Secara umum,

formulasi yang digunakan dalam menentukan harga pupuk adalah sebagai berikut :

Harga Pupuk = Harga Beli + Biaya + Margin + PPN (10 %), dengan rincian

sebagai berikut :

1. Harga di Lini-II = Harga Beli + Biaya Distribusi Lini-I s.d. Lini-II + Margin + PPN

(10%).

2. Harga di Lini-III= Harga Beli + Biaya Distribusi Lini-I s.d. Lini-III + Margin + PPN

(10 %).

Perlakuan harga untuk setiap pembeli relatif sama. Secara umum harga yang

ditetapkan tidak melampaui harga pupuk yang ada pada plafond KUT. Untuk penjualan

pupuk dalam volume yang relatif besar dimungkinkan untuk dilakukan negosiasi harga.

Rincian harga beli (penebusan) pada Lini-II/III berdasarkan volume pembelian dapat dilihat

pada Tabel 1 berikut.

Dengan penetapan harga yang demikian, pelaku pasar yang memiliki modal besar

akan mampu membeli dengan harga yang relatif lebih murah. Tidak demikian halnya dengan

KUD, karena pada umumnya KUD memiliki modal yang relatif terbatas. Oleh karena itu

tanpa upaya dan perhatian pemerintah terhadap permasalahan yang dihadapi KUD, maka

KUD akan membeli dan menjual pupuk dengan harga yang relatif lebih mahal dibandingkan

pelaku pasar lain. Akibatnya banyak kios-kios penyalur dan pengecer beralih membeli pupuk

dari KUD ke distributor Non KUD. Bahkan ada kasus petani peserta KUT pola khusus yang

memperoleh kredit dalam bentuk uang tunai membeli pupuk di luar KUD dengan harga yang

relatif lebih murah (Rp 1 003,-/Kg) dari harga KUT (Rp 1 115,-/Kg).

Dengan harga jual yang ditetapkan PT. Pusri dan adanya jalur penjualan melalui Non

Pusri, harga di pasar dapat berubah setiap saat. Perubahan harga tersebut sangat dipengaruhi oleh jumlah barang yang ditawarkan di suatu tempat. Jaringan pemasaran yang luas dan berpengalaman disertai modal usaha yang cukup menyebabkan KUD kalah bersaing dengan distributor Non KUD.

Pada tingkat harga beli KUD dari PT. Pusri Rp 985,- sampai Rp 1 000,- per kilogram

di Lini-III, KUD menjual ke kios dengan harga Rp 1 005,- per kilogram, selanjutnya kios

pengecer menjual ke petani dengan harga Rp 1030,- per kilogram, untuk pupuk Urea.

Sementara itu distributor Non KUD membeli pada PT. Pusri di Lini-II dengan harga Rp 960

per kilogram, dapat menjual dengan harga lebih murah, atau seandainya pun sama, pihak

swasta mampu memberikan kemudahan-kemudahan kepada pelanggannya. Kemudahankemudahan yang diberikan dapat merupakan: cara pembayaran yang dapat diangsur 2–3 kali,sementara KUD harus membayar tunai ke PT. Pusri; pada waktu tertentu memberikanlayanan hiburan atau wisata kepada pelanggan, hal ini belum pernah dilakukan oleh KUD sebelumnya.

Beban yang dihadapi KUD selain dalam hal pembelian adalah dalam penjualan. KUD

harus menanggung beban bunga akibat adanya kios yang membayar ke KUD 2–3 kali dengan

tanpa menanggung beban bunga pinjaman; biaya penyimpanan termasuk bongkar muat akibat pesanan kios yang relatif kecil dengan jenis yang beragam, sehingga pupuk yang dipesan KUD dari PT. Pusri harus disimpan sementara di gudang KUD; biaya distribusi dari KUD ke kios-kios yang terpencar dan dalam jumlah pesanan yang relatif kecil.

Harga jual KUD yang relatif mahal dan tidak adanya fasilitas khusus yang diberikan

KUD kepada pembeli, menyebabkan banyak pengecer membeli pupuk pada distributor Non

KUD. Akibatnya daya serap pupuk KUD pasca kebijakan lebih rendah dibanding

sebelumnya. Pada saat studi ini dilakukan, sebagian besar pupuk yang disalurkan melalui

KUD hanya merupakan pupuk untuk memenuhi kebutuhan paket KUT Pola Umum. Di mana

kebutuhan pupuk masih dipenuhi dalam bentuk natura.

Untuk dapat bersaing dengan pelaku pasar lain dalam sistem pasar bebas, sebagian

KUD melakukan upaya-upaya sebagai berkut:

(a) Memperbesar modal dengan cara mengajukan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) kepada

PT. Pusri Lini-III sebanyak kebutuhan di wilayah kerjanya.

(b) Berdasarkan SPJB tersebut, KUD mengajukan kredit modal kerja untuk pengadaan pupuk.Setelah kredit cair, KUD hanya menebus 50 persen dari volume SPJB yang merupakan

syarat batas minimal penebusan untuk tetap menjadi KUD Penyalur PT. Pusri.

(c) Sisa dana yang ada diantara beberapa KUD tersebut digabung untuk dapat membeli pupukdalam volume lebih besar. Dengan demikian gabungan KUD ini mampu membeli pupukdengan harga yang lebih murah.

Dari upaya yang dilakukan KUD membuktikan bahwa KUD membutuhkan tambahan

modal kerja untuk dapat bersaing dengan penyalur Non KUD dalam melakukan aktivitas

perdagangan pupuk. Upaya tersebut dapat dilakukan tidak lagi dengan menggunakan

mekanisme penebusan seperti sebelum kebijakan yang hingga kini masih dilaksanakan dalam memperoleh kredit modal kerja KUD. Koordinasi kebutuhan pupuk antar KUD yang mempunyai wilayah kerja yang berdampingan atau penggabungan pesanan kebutuhan pupuk melalui PUSKUD, merupakan langkah untuk meningkatkan volume pembelian. Dengan demikian KUD dapat membeli dengan harga yang lebih murah, sama halnya seperti yang dilakukan penyalur Non KUD pasca kebijakan harga dan tataniaga pupuk.

Dampak terhadap Omset Penjualan Koperasi Unit Desa

Seperti diutarakan sebelumnya, PT. Pusri mengalokasikan penyaluran pupuk untuk

subsektor tanaman pangan melalui KUD sebanyak 80 persen, namun demikian adanya pasar

bebas dengan harga yang bersaing menyebabkan KUD cenderung kalah bersaing dengan

distributor Non KUD. Akibatnya pembelian KUD ke PT. Pusri mengalami penurunan. Tabel

2 menunjukkan kemampuan pembelian KUD dari target yang direncanakan dalam Surat

Perjanjian Jual Beli yang telah disepakati dengan pihak PT. Pusri.

Secara agregat Tabel 2 menunjukkan bahwa, KUD yang ada di kabupaten contoh tidak

mampu mencapai target pembelian sesuai SPJB yang disepakati. Bahkan untuk Kabupaten

Karawang hanya mencapai 46 persen. Untuk Kabupaten Subang mampu mencapai 72 persen, namun menurut informasi dari PT. Pusri KPK Subang, sejak Musim Tanam 1999/2000 (April s.d Juni 1999) semua KUD yang ada di Kabupaten Subang, daya serap pembelian pupuknya kurang dari 50 persen dari SPJB.

Rendahnya realisasi tersebut dapat disebabkan oleh empat faktor.

 Pertama, distributor Non Pusri dan Non KUD telah aktif masuk ke pasar. Gambaran ini dapat dilihat pada Lampiran 1 dan Lampiran 2. Data pada lampiran tersebut menunjukkan adanya peran distributor Non Pusri dan Non KUD menyebabkan tidak semua kebutuhan pupuk dipenuhi oleh PT. Pusri. Untuk Kabupaten Subang, kebutuhan pupuk jenis Urea, SP-36, dan KCl yang dipenuhi PT. Pusri masing-masing hanya 77 persen,43 persen, dan 86 persen. Hanya pupuk ZA yang seluruhnya dipenuhi oleh PT. Pusri. Sementara itu di Kabupaten Karawang, kebutuhan pupuk Urea dapat dipenuhi oleh PT. Pusri, sedangkan untuk jenis SP-36, ZA, dan KCl hanya 46 persen, 92 persen, dan 28 persen yang dipenuhi oleh PT. Pusri. Khusus untuk KUD, jatah yang dialokasikan sebanyak 80 persen, untuk dua lokasi dan untuk semua jenis pupuk, tidak dapat dipenuhi oleh KUD.

Kedua, terbatasnya kemampuan produksi pabrik di dalam negeri dipenuhi oleh

pengadaan pupuk impor, khususnya untuk jenis pupuk TSP dan KCl.

 Ketiga, relatif tingginya harga pupuk menyebabkan petani mengurangi penggunaan pupuk atau mencari pupuk alternatif sebagai pengganti pupuk standar. Faktor ini pada umumnya yang menyebabkan turunnya penggunaan pupuk jenis SP-36 dan KCl oleh petani.

Keempat, faktor musim juga mempengaruhi jumlah penggunaan pupuk, namun pada saat studi tidak merupakan faktor yang mempengaruhi.

Bagi PT. Pusri rendahnya daya serap KUD dari rencana yang dibutuhkan merupakan

hal yang merugikan, karena menurunkan omset penjualannya. Menghadapi masalah ini,

sebagai lembaga bisnis, untuk Musim Tanam 1999/2000 PT. Pusri akan memberikan penalti

untuk mengeluarkan KUD sebagai Penyalur, jika ada KUD yang tidak mampu menyerap

minimal 50 persen dari SPJB yang telah disepakati. Namun untuk tahap pertama, pihak PT.

Pusri baru memberikan surat peringatan. Sejalan dengan itu, untuk menghindari kerugian,

PT. Pusri mengambil kebijakan untuk menyalurkan pupuk melalui penyalur Non KUD.

Dari informasi dan data yang ada menunjukkan bahwa omset penyaluran pupuk KUD

mengalami penurunan. Hal ini berarti merupakan kerugian dan akan menggangu

kelangsungan usaha KUD dalam menyalurkan pupuk. Selain itu, akibat omset yang rendah,

KUD juga harus siap menghadapi tekanan dari PT. Pusri yang tidak ingin menanggung beban

akibat kebijakan pasar bebas yang ditetapkan pemerintah. Oleh karena itu, agar kebijakan

tataniaga pupuk konsisten dengan kebijakan sebelumnya dan tidak merugikan diantara pelaku ekonomi, dalam hal ini produsen, penyalur dan konsumen pupuk, maka diperlukan upayaupaya untuk menanggulangi masalah yang dihadapi KUD paska kebijakan tataniaga pupuk.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kebijakan sistem tataniaga pupuk telah menciptakan iklim yang kondusif untuk

berkembangnya distributor swasta (Non Pusri dan Non KUD) yang bersaing secara positif.

Dampaknya dapat memperpendek dan memperbanyak jalur distribusi pupuk Dengan

demikian pengadaan pupuk oleh petani dapat dilakukan dari berbagai sumber dan relatif

selalu tersedia dengan harga yang cenderung lebih murah. Namun demikian, dalam jangka

panjang untuk menjaga stabilitas ketersediaan dan harga pupuk ditingkat petani, pemerintah perlu mewaspadai kemungkinan terjadinya kartel yang dibentuk oleh penyalur-penyalur swasta yang suatu saat dapat menguasai pasar. Jika ini terjadi akan sulit bagi pemerintah untuk menstabilkannya dalam waktu singkat.

Masuknya swasta bermodal dan berpengalaman dalam kegiatan distribusi pupuk

sebagai pesaing KUD, menyebabkan turunnya omset penjualan pupuk KUD. Karena dengan

sistem penentuan harga pupuk saat ini, swasta mampu membeli dan menjual dengan harga

lebih murah dari KUD. Pengalaman swasta dalam pemasaran, mampu mengisi sebagian

besar lini distribusi pupuk, sehingga menggeser peran yang dilakukan KUD sebelumnya. Jika

tidak ada upaya-upaya tertentu, maka kelangsungan usaha KUD dalam menyalurkan pupuk

akan terganggu.

Saran

Untuk mempertahankan peran KUD sebagai lembaga ekonomi rakyat yang bergerak

dalam usaha distribusi pupuk, pemerintah perlu memberdayakan KUD antara lain dengan cara meningkatkan modal kerja dan menciptakan strategi agar pembelian pupuk KUD dapat

dilakukan secara kolektif untuk meningkatkan volume pembelian. Hal ini dapat dilakukan

melalui koordinasi antara KUD dalam satu wilayah kerja tertentu atau melalui Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD).

DAFTAR PUSTAKA

·         Anonimous. 1999. Pengadaan dan Distribusi Pupuk Paska Kebijakan Desember 1998.

Laporan Penelitian Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Litbang

Departemen Pertanian. Bogor. (Tidak dipublikasi).

·         _________. 1999. Laporan Penjualan Pupuk MT. 1999 di Kabupaten Karawang. PT. Pusri KPK Karawang. (tidak dipublikasi).

·         _________. 1999. Laporan Penjualan Pupuk MT. 1999 di Kabupaten Subang. PT. Pusri KPK Subang. (tidak dipublikasi).

·         Caves, R. E. and R. W. Jones. 1981. World Trade and Payments : An Introduction, Third Edition. Little, Brown, and Company. Boston – Toronto.

·         Fatich, M. 1997. Liberalisasi Ekonomi, Berkah ataukah Musibah (Mengkaji peran Hukum di Era Perdagangan Bebas). Jurnal Ilmiah Buana, Edisi : XIII, Th. 1997: 3 – 8.

Universitas Islam Malang.

·         Handerson, J. M. and R. E. Quandt. 1980. Microeconomic Theory : A Mathematical

Approach. Third Edition. McGraw-Hill International Book Company. London.

·         Komaruddin. 1993. Pengantar Kebijakan Ekonomi. Bumi Aksara. Jakarta.

·         Tjiptoherijanto, P. 1997. Prospek Perekonomian Indonesia dalam Rangka Globalisasi.

Rineka Cipta. Jakarta.

Sumber : ojs.unud.ac.id/index.php/soca/article/download/3994/2984

Nama                           : Fitri Wijayanti

NMP/Kelas                 : 22211927/2EB09

Tahun                          : 2012